Jakarta Para jaksa agung muda hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana enggan Angkaraja mengungkapkan isi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025). Mereka irit bicara kepada awak media terkait pertemuan dengan Prabowo.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Kepala PPATK hingga jaksa agung muda mulai keluar Istana Kepresidenan Jakarta pukul 16.45 WIB. Ivan mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan kepadanya dan para jaksa agung muda.
Namun, Ivan tak menjelaskan secara rinci soal arahan yang disampaikan Prabowo. Sementara itu, para jaksa agung muda juga enggan membeberkan isi pertemuan dengan Prabowo.
“Sama PPATK ya,” ucap Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil para jaksa agung muda hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025). Belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan ini.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, para jaksa agung muda tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.13 WIB. Mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih.
Para jaksa agung muda yang tiba di Istana yakni, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna.
Kemudian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho, hingga Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.
Tampak pula Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.
Prabowo Diminta Perbaiki Tata Kelola Hukum
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5034691/original/053331700_1733290306-Prabowo_1.jpg)
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok. Instagram @prabowo)
Politikus senior PDIP, Emir Moeis, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan usai mengikuti pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-52 partai yang berlangsung kemarin.
“Saya mengimbau betul nih ke Presiden yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” minta Emir saat berbincang dengan awak media, seperti dikutip Sabtu (11/1/2025).
Mantan anggota DPR itu juga meminta agar di era Presiden Prabowo tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dia pun mengingat, hal itu mirip dengan kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.
“Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” kenang dia pada saat itu.
Meski begitu, terlepas dari kondisi penegakan hukum oleh lembaga seperti KPK dan Polri, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan mereka tetap dibutuhkan di Indonesia. Dengan catatan, tidak ada lagi intervensi politik dan murni bekerja dengan profesional.
“KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak,” tegas Emir.
Politikus asal Kalimantan Timur itu pun berharap Prabowo tidak mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu dalam upayanya mencapai Indonesia Emas 2045.
“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045,” dia menandasi.
Sumber : Ennetbilgi.com